Prodi HTN (Siyasah)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

VISI

“Terdepan dalam menghasilkan lulusan yang profesional, integrative, dan inovatif terkait dengan politik Islam tahun 2030”  

  1. Terdepan adalah suatu keadaan berada di depan dalam menghasilkan Sarjana Hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  2. Profesional berarti seseorang   yang memiliki  keahlian khusus sesuai dengan bidang profesinya dan memiliki soft skill, misalnya Advokat/Penasihat Hukum, Staf Ahli.
  3. Integratif berarti menyatukan  nilai keislaman dan budaya menjadi hukum positif dalam rangka pengembangan politik hukum Indonesia.
  4. Inovatif berarti memiliki kemampuan untuk berbuat dan menghasilkan sesuatu yang baru di bidang ketatanegaraan dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai keislaman, pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.
  5. Politik Islam adalah suatu instrument penting dalam menciptakan pemimpin (leadership) yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam kehidupan bernegara.
  6. Tahun 2030 artinya Visi tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2030.

        

MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi yang dilakukan adalah sebagai  berikut:

  1. Menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) berlandaskan keislaman.
  2. Mengembangkan kemampuan untuk meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan maupun pelatihan;
  3. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah sebagai pengembangan ilmu hukum dan teknologi serta seni yang relevan dengan bidangnya;
  4. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis pendampingan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum tata negara.

TUJUAN :

Berdasarkan  visi  dan  misi  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin  diwujudkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagai berikut:

  1. Menghasilkan lulusan yang profesional dengan kompetensi keahlian sebagai ahli hukum tatanegara, penegak hukum, praktisi hukum (hakim, hakim syari’ah, hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti, jurusita, advokat, notaris, mediator,  legal drafter) serta mampu berperan aktif dalam setiap dinamika Ketatanegaraan Indonesia.
  2. Menghasilkan sarjana Hukum yang memiliki kedalaman agama islam, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, dan memiliki daya saing dalam problem solving.
  3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki berdasarkan kebutuhan stakeholder.
  4. Terjalin hubungan harmonis dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama berdasarkan dengan kompetensi keilmuan dan keahlian ketatanegaraan.

Sasaran :

Sasaran Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah :

  1. Terlaksananya pendidikan yang berkualitas, efektif, memiliki kualifikasi berstandar Nasional Pendidikan Tinggi.
  2. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia sebagai ahlih hukum tatanegara, penegak hukum, praktisi hukum (hakim, hakim syari’ah, hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti, jurusita, advokat, notaris, mediator, (legal drafter) serta mampu berperan aktif dalam setiap dinamika Ketatanegaraan Indonesia.
  3. Dihasilkannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan masalah-masalah (problem solving) di eksekutif maupun     masyarakat secara profesional yang berguna bagi ilmu hukum ketatanegaraan.
  4. Dihasilkannya penelitian yang terpublikasi secara regional, nasional maupun internasional.
  5. Terjalinnya kerjasama dalam bentuk perjanjian di bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Pencapaian :

Untuk mewujudkan sasaran di atas, maka stategi pencapaian yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagai berikut :

  1. Penerapan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI).
  2. Selain mata kuliah yang berdasar pada materi Hukum Tata Negara juga didukung dengan mata kuliah keagamaan (21%).
  3. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada materi ilmu hukum ketatanegaraan.
  4. Diterbitkannya Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum “Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISH) secara berkala.
  5. Memberikan dukungan dana bagi dosen maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian yang mengacu pada anggaran Institut (RAPBS)
  6. Bekerjasama dengan LPPM dalam menerbitkan karya ilmiah baik berupa jurnal atau buku yang dapat dijadikan sebagai rujukan.
  7. Mengutus mahasiswa untuk Magang dan KKN sebagai bentuk pengabdian dan kerja sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Bapas, Notaris,     Advokat, KUA, dan Pemerintah Daerah.
  8. MoU antara Fakultas Syariah dan Hukum dengan Pengadilan Agama Polewali dalam penempatan Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan secara cuma-cuma. Kerjasama dengan Kepolisian Resort Polman dan Pemerintah Daerah dalam hal penyuluhan di Desa-desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.